Sekitar 5,9 juta ton baja impor masuk ke Indonesia sepanjang tahun ini. Dengan demikian, total peredaran baja di pasar domestik diperkirakan mencapai 21,9 juta ton.
Padahal, total konsumsi (demand) baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun. Karena itu, diperkirakan terjadi surplus peredaran baja di pasar domestik sekitar 8,3 juta ton.
Direktur
Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan hal itu berdasarkan data
yang diterimanya. “Tidak kurang dari 5,9 juta ton baja impor masuk ke
dalam negeri setiap tahunnya. Produksi baja dalam negeri berkisar antara
15-16 juta ton per tahun. Dengan demikian, peredaran baja secara
nasional mencapai 21,9 juta ton per tahun,” ujarnya di Jakarta, belum
lama ini.
Padahal, lanjut dia, konsumsi baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun. “Artinya, terjadi surplus peredaran baja karena
supply masih lebih besar dari demand. Akibatnya pengguna cenderung
mencari yang kualitasnya lebih rendah dengan harga lebih murah,” kata
Syarif yang juga Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).
Meskipun surplus, dia memastikan pemerintah tak akan membatasi impor baja terutama jenis baja tulangan dari luar negeri. Hanya saja menurutnya perlu diwajibkan bahwa baja yang diimpor harus ber-SNI untuk menjaga kualitasnya.
Sementara
itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2020-2024
diperkirakan membutuhkan dana Rp6.421 triliun sesuai rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) yang disusun pemerintah. Aliran dana tersebut
berpotensi memberikan sentimen positif bagi market demand industri penunjang konstruksi, salah satunya industri baja.
“Jika
dibandingkan belanja infrastruktur pemerintah tiap tahun sekitar Rp400
triliun, mendekati mungkin Rp500 triliun, maka sudah pasti Rp6.421
triliun tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendiri,” kata Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Menurut
dia, infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menarik
investasi selain daya beli terjaga dan ekonomi yang stabil. Selama lima
tahun ini, indeks kompetitif dan kualitas infrastruktur Indonesia
meningkat, melampaui Filipina dan Vietnam karena pembangunan
infrastruktur selama lima tahun ini sudah digenjot.
Meski
begitu, lanjut dia, infrastruktur di Indonesia masih belum memadai
dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kebutuhan infrastruktur yang akan terus digenjot itu di antaranya jalan raya, air bersih, sanitasi, pelabuhan, telekomunikasi dan konektivitas lain.
Sri
Mulyani mengapresiasi kementerian dan lembaga negara serta pemerintah
daerah yang berinisiatif membangun infrastruktur yang tidak selalu
mengandalkan APBD-APBN tetapi memanfaatkan skema KPBU.
Menteri
Keuangan juga mendorong pemerintah daerah ikut memacu pertumbuhan
ekonomi agar bisa di atas lima persen di tengah pelemahan ekomomi dunia.
“Maka salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan ekonomi dalam
negeri, kita harus memacu pertumbuhan sumber-sumber ekonomi,” katanya.
Selain,
itu pemerintah juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi investor
salah satunya dengan adanya penjaminan dalam proyek pembangunan
infrastruktur. Kementerian Keuangan memiliki BUMN yang membawa misi
khusus yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana
Multi Infrastruktur (SMI) yang keberadaannya saling melengkapi antara
penjaminan dan pembiayaan.
“Kalau
mampu bangun berbagai macam proyek, melalui KPBU dengan instrumen mulai
pembiayaan dan penjaminan, di mana swasta merasa nyaman dan aman, maka
dengan sendirinya dana itu akan tertarik datang ke Indonesia, sehingga
kebutuhan Rp6.000 triliun bisa kita atasi,” ucapnya.
Menurut analisis Duniaindustri.com,
fokus pemerintah di bidang infrastruktur perlu diapresiasi karena
mendorong permintaan pasar (market demand) industri pendukung
konstruksi, seperti sektor baja. Besarnya aliran dana masuk ke
infrastruktur akan mendorong market demand industri pendukung konstruksi
melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski
demikian, industri baja masih menghadapi sejumlah tantangan seperti
membanjirnya impor baik legal maupun ilegal, struktur industri yang
belum kokoh, ditambah lagi rencana kenaikan harga gas yang bisa
menggerus ongkos produksi sehingga memperkecil profitabilitas.(*/)
Sumber: klik di sini
Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Annual report* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 174 database, klik di sini** Butuh competitor intelligence, klik di sini*** Butuh copywriter specialist, klik di sini**** Butuh content provider (branding online), klik di sini***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini
Database Riset Data Spesifik Lainnya:
- Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 174 database, klik di sini
- Butuh 23 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
- Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
- Butuh 8 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
- Butuh 9 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
- Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
- Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
- Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
- Butuh copywriter specialist, klik di sini
- Butuh content provider (online branding), klik di sini
- Butuh market report dan market research, klik di sini
- Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar